Dewan Perwakilan (Perampokan) Rakyat

DPR seharusnya adalah salah satu lembaga yang mengedepankan opini rakyat. Namun selama beberapa tahun ini para anggota Dewan yang terhormat ternyata lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri ketimbang kepentingan "wong cilik".

Coba kita simak berita ini :

"Setelah usulan dana aspirasi dan dana desa kandas, kali ini Dewan Perwakilan Rakyat kembali menyodorkan proposal program baru untuk membangun “rumah aspirasi”. Kalau disetujui, nantinya tiap anggota akan kebagian jatah Rp 200 juta per tahun.

Uang sebanyak itu dianggarkan untuk menyewa kantor di daerah pemilihan masing-masing anggota, menggaji staf, dan ongkos operasional selama setahun. Artinya, dikalikan 560 anggota Dewan, seluruh dana yang diperlukan adalah Rp 112 miliar.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Pius Lustrilanang menyatakan, pendirian rumah aspirasi ini bertujuan agar rakyat di daerah bisa menyampaikan langsung aspirasi ke wakilnya. "Bujet disediakan dari anggaran BURT terkait pembangunan sarana yang jumlahnya sekitar Rp 3,3 triliun, walau pemerintah baru menyetujui sekitar Rp 2,7 triliun," kata Pius di kantornya, Jumat lalu. (Sumber : Tempo Interaktif / Agustus 2010)"


"Tak cuma sekali ini para wakil rakyat kita, yang baru dilantik pada 1 Oktober tahun lalu, mengajukan proposal yang dianggap berlebihan. Dari berbagai kreativitas mengutak-atik program itu, ujungnya sama saja: meminta tambahan anggaran. Berikut ini beberapa di antaranya:

Mei
- Komisi XI meminta hak untuk membagikan alokasi dana APBN Perubahan 2010 ke daerah pemilihan mereka.
- Anggaran: Rp 20-30 miliar per anggota Komisi IX, total Rp 2 triliun.

Juni
- Ide “dana aspirasi” digulirkan Partai Golkar, dengan alasan banyak konstituen yang meminta bantuan.
- Anggaran: Rp 15 miliar untuk setiap anggota Dewan. Artinya, untuk 560 anggota, total anggarannya Rp 8,4 triliun.

Juni
- Setelah dana aspirasi kandas, muncul gagasan “dana desa”.
- Anggaran: Rp 1 miliar per desa. Saat ini tercatat ada sekitar 71 ribu desa/kelurahan di Indonesia.

Akhir Juli
- Usul “rumah aspirasi” kembali digulirkan dengan format baru.
- Anggaran: Rp 200 juta per anggota per tahun. Totalnya sekitar Rp 112 miliar.

Permintaan aneh lainnya:

- Tambahan tenaga ahli untuk setiap anggota.
- Asuransi anggota Dewan. Biasanya Rp 27,2 miliar atau Rp 66 juta per orang per tahun.
- Gedung baru DPR. Anggaran: Rp 1,8 triliun.

Catatan: DPR mengajukan anggaran ke Badan Urusan Rumah Tangga sekitar Rp 3,3 triliun. Pemerintah baru menyetujui sekitar Rp 2,7 triliun.(Sumber : Tempo Interaktif)

Ketika rakyat miskin di negeri ini menderita, para wakil rakyat yang "terhormat" malah asyik masyuk menganggarkan segala sesuatu yang Ujung-Ujungnya Duit. Rakyat sebenarnya tidak keberatan jika para anggota dewan "BENAR - BENAR" bekerja untuk kepentingan rakyat.